MODUL
13	
PERJANJIAN KINERJA
	
	                                14 JP (630 menit)        	

	Pengantar  	
	
Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan telah diamanatkan oleh para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan target kinerja yang ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik.
Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan aparatur pemerintahan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya diperlukan perencanaan secara strategis yang dijabarkan dalam rencana kerja dan anggaran sebagai arah serta pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan tahunan. Setiap program dan kegiatan dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kinerja atau  hasil akhir kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bentuk laporan pertanggungjawaban meliputi laporan keuangan dan laporan kinerja. Laporan Kinerja dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing Entitas Pelaporan dan/atau Entitas Akuntansi.
Untuk melaksanakan rencana kerja dan anggaran yang lebih efektif dan efisien, diperlukan penetapan kinerja guna mengukur indikator keberhasilan dan tingkat pencapaian kinerja. Akuntabilitas adalah salah satu tonggak penting era reformasi. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menyatakan Akuntabilitas sebagai salah satu asas umum dalam penyelenggaraan negara.
Satu asas best practices dalam pengelolaan keuangan negara adalah akuntabilitas berorientasi pada hasil atau dengan kata lain manajemen pemerintahan kita telah memasuki era performance-based management. Dan salah asas pengelolaan  keuangan negara adalah  akuntabilitas  berorientasi pada hasil.
Perjanjian kinerja adalah bagian penting dari suatu akuntabilitas organisasi karena perjanjian kinerja merupakan janji dari bawahan kepada atasannya untuk mencapai suatu target tertentu dari pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan tersebut. perjanjian kinerja juga merupakan suatu cara pengukuran apakah suatu organisasi berhasil atau tidak dalam melaksanakan pekerjaannya.	

			

	Standar Kompetensi 	
	
Memahami Memahami perjanjian kinerja di lingkungan Polri.	

	Kompetensi  Dasar  	
	
1.	Memahami   dasar, pengertian, prinsip dan tujuan tentang perjanjian kinerja.
Indikator Hasil Belajar :
a.	menjelaskan dasar hukum yang terkait dengan perjanjian kinerja;
b.	menjelaskan  pengertian perjanjian kinerja;
c.	menjelaskan prinsip dalam penyusunan perjanjian kinerja;
d.	menjelaskan tujuan perjanjian kinerja.

2.	Memahami penyusunan perjanjian kinerja.
Indikator Hasil Belajar :
a.	menjelaskan persiapan penyusunan perjanjian kinerja; 
b.	menjelaskan sistematika penyusunan perjanjian kinerja.

3.	Memahami mekanisme dukungan perjanjian kinerja.
Indikator Hasil Belajar :
a.	menjelaskan penyerahan dokumen perjanjian kinerja di lingkungan Polri;
b.	menjelaskan jadwal penyerahan perjanjian kinerja.

	Materi  Pokok	
	
1.	Pokok Bahasan 1 :
Dasar, pengertian, prinsip dan tujuan tentang perjanjian kinerja;
Sub Pokok Bahasan 1 :
a.	dasar hukum yang terkait dengan perjanjian kinerja;
b.	pengertian perjanjian kinerja;
c.	prinsip dalam penyusunan perjanjian kinerja;
d.	tujuan perjanjian kinerja

2.	Pokok Bahasan 2 :
Penyusunan perjanjian kinerja tupoksi Satker;
Sub Pokok Bahasan 2 :
a.	persiapan penyusunan perjanjian kinerja; 
b.	sistematika penyusunan perjanjian kinerja

3.	Pokok Bahasan 3 :
Mekanisme dukungan perjanjian kinerja
Sub Pokok Bahasan 3 :
a.	penyerahan dokumen perjanjian kinerja di lingkungan Polri
b.	jadwal penyerahan perjanjian kinerja

	Metode  Pembelajaran	
	
1.	Metode Ceramah
Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang :
a.	dasar hukum yang terkait dengan perjanjian kinerja;
b.	pengertian perjanjian kinerja;
c.	prinsip dalam penyusunan perjanjian kinerja;
d.	tujuan perjanjian kinerja
e.	persiapan penyusunan perjanjian kinerja;
f.	sistematika penyusunan perjanjian kinerja;
g.	penyerahan dokumen perjanjian kinerja di lingkungan Polri;
h.	jadwal penyerahan perjanjian kinerja

2.	Metode Tanya jawab
Metode ini diberikan kepada peserta didik untuk memperoleh penjelasan lebih lengkap terkait materi yang disampaikan oleh Pendidik untuk memperkuat pemahaman peserta didik.

3.	Metode Diskusi Kelompok
Metode diskusi kelompok dengan memberikan permasalahan dan peserta diharapkan dapat memecahkan permasalahan atau menemukan solusi dari permasalahan tersebut secara bersama-sama untuk memperkuat permasalahan peserta didik.

	Alat/ Media, Bahan dan Sumber Belajar	
		
1.	Alat/ Media :
a)	Whiteboard.
b)	Flipchart.
c)	Komputer/laptop.
d)	LCD dan screen.
e)	Aplikasi/ Program ABK
2.	Bahan :
a.	Kertas flipchart.
b.	Alat tulis

3.	Bahan
a.	Materi bahan ajaran Dikbangspes Pama/ Gol III Fungrengar 2020 tentang penjanjian kinerja di lingkungan Polri
b.	PP No 8 Th 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
c.	Skep Kapolri No 102 Th 2006 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama
d.	Permen PAN No 53 Th 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan tata cara revieu atas laporan kinerja instansi pemerintah;
e.	Perkap No 06 Th 2015 tentang perubahan atas Perkap No 11 tahun 2012 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Polri.	

 	Proses  Pembelajaran	
	1.	Tahap awal : 30 menit
a.	Pendidik melaksanakan apersepsi :
1)	Perkenalan
2)	Menyampaikan tujuan pembelajaran
3)	Menyampaikan tugas yang harus diselesaikan peserta didik selama pembelajaran
a.	Peserta didik menyimak, menanggapi dan melaksanakan instruksi pendidik

2.	Tahap inti : 480 menit
Tahap inti 1: 
a.	Pendidik memberikan materi pelajaran tentang Perjanjian Kinerja di lingkungan Polri.
b.	Peserta didik menyimak, memperhatikan dan mencatat hal-hal yang dianggap penting
c.	Peserta didik menanyakan materi yang belum dipahami
d.	Pendidik menjawab dan menjelaskan kembali materi yang ditanyakan
e.	Pendidik memfasilitasi proses diskusi tentang materi dan permasalahan yang dialami oleh peserta didik
f.	Peserta didik melaksanakan diskusi.
g.	Pendidik mengawasi dan menyimpulkan hasil diskusi yang dilaksanakan

Tahap Inti II :
a.	Pendidik menugaskan peserta didik untuk mendiskusikan materi Perjanjian Kinerja di lingkungan Polri. 
b.	Peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok untuk melaksanakan diskusi.
c.	Peserta didik memaparkan hasil diskusi dan ditanggapi kelompok lain.
d.	Pendidik membahas hasil diskusi peserta didik dan memberikan saran masukan untuk penyempurnaan.  

3.	Tahap akhir : 30 menit
Penguatan materi :
a.	Pendidik memberikan ulasan materi secara umum.
b.	Pendidik mengecek penguasaan materi dengan bertanya  secara lisan dan acak kepada peserta didik.
c.	Pendidik merumuskan learning point/koreksi dan menyimpulkan  materi pelatihan yang disampaikan kepada peserta pelatihan

4.	Tahap Pencapaian Kompetensi : 90 menit
Melaksanakan evaluasi materi dalam bentuk ujian secara online.	
		
	Tagihan / Tugas	
	
1.	Peserta didik diberikan penugasan merangkum materi
2.	Peserta didik mengumpulkan hasil rangkuman  sebagai bahan evaluasi.	
		
		Lembar  Kegiatan	
	 
Membuat rangkuman modul 13 tentang Perjanjian Kinerja, yang kumpulkan pada keesokan harinya kepada pendidik pengampu.	

	Bahan  Bacaan	
	
POKOK BAHASAN I
PERJANJIAN KINERJA

1.	Dasar Hukum
Dasar hukum perjanjian kinerja di lingkungan Polri terdapat pada Perkap Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perkap Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja di Lingkungan Kepolisian Indonesia.
Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepsentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun, dimana merupakan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah). Perjanjian kinerja merupakan ikhtisar rencana kinerja tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersedia anaggarannya. Realisasi perjanjian kinerja tersebut dilaporkan dalam laporan kinerja (LKIP).

2.	Pengertian
a.	Perjanjian Kinerja adalah pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dikelola.
b.	Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan.
c.	Sasaran Srategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
d.	Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
e.	Pengukuran Kinerja adalah proses manajemen untuk menilai tingkat pencapaian indikator kinerja yang membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja.
f.	Program adalah rancangan kegiatan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan fungsi (Satfung)/Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Polri untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan untuk memperoleh alokasi anggaran dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
g.	Kegiatan adalah pelaksanaan program yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya untuk mencapai sasaran dan tujuan.

3.	Prinsip dalam menyusun Penetapan Kinerja, meliputi:
a.	Transparan, yaitu proses penyusunan Penetapan Kinerja dilaksanakan secara terbuka dengan mengikutsertakan personel pada Satfungnya; 
b.	Akuntabel, yaitu dokumen Penetapan Kinerja dapat dipertanggungjawabkan baik perencanaan,  pelaksanaan maupun hasilnya; 
c.	Efektif dan efisien, yaitu Penetapan Kinerja disusun secara cermat, implementatif, dan sinergis yang berbasis anggaran;
d.	Profesional, yaitu Penetapan Kinerja disesuaikan dengan tugas, fungsi, peran, dan kewenangannya; dan
e.	Proporsional, yaitu Penetapan Kinerja dengan mempertimbangkan beban kinerja dan sumber daya.

4.	Tujuan Perjanjian Kerja
a.	menentukan arah dan prioritas kinerja Satfung/Satker;
b.	mendorong tingkat pencapaian dan keberhasilan kinerja;
c.	memantau dan mengendalikan pelaksanaan kinerja Satfung/Satker;
d.	mengevaluasi pencapaian kinerja Satfung/Satker dan organisasi Polri, serta dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada akhir tahun anggaran berjalan; dan
e.	menilai tingkat keberhasilan organisasi. 

	
	
POKOK BAHASAN II
PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA

1.	Persiapan Penyusunan Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja wajib dibuat oleh setiap Satfung/Satker di lingkungan Polri pada awal tahun anggaran baru setelah diterimanya surat penetapan DIPA paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Dokumen Perjanjian Kinerja disusun dengan berpedoman pada:

a.	Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 5 (lima) tahunan. Adapun yang terkait dengan penyusunan dokumen Penetapan Kinerja ini adalah formulir dokumen Renstra dengan kolom:
1)	sasaran meliputi uraian, indikator kinerja dan tahun Renstra;
2)	program; dan
3)	penanggung jawab.

b.	Dokumen Indikator Kinerja Utama; yang terkait dengan penyusunan dokumen Penetapan Kinerja ini adalah formulir dokumen Indikator Kinerja Utama dengan kolom:
1)	nomor;
2)	uraian;
3)	alasan;
4)	sumber data;

c.	Dokumen Rencana Kerja Tahunan, yang terkait dengan penyusunan dokumen Penetapan Kinerja ini adalah formulir dokumen Rencana Kerja tahunan dengan kolom:
1)	sasaran strategis;
2)	indikator kinerja; dan
3)	target.

d.	Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran

Pengisian kolom formulir Perjanjian Kinerja saling berkaitan satu sama lain, dengan ketentuan sebagai berikut:
1)	Formulir Renstra dengan formulir Indikator Kinerja Utama:
a)	kolom sasaran strategis pada formulir Indikator Kinerja Utama harus sama dengan kolom uraian pada formulir Renstra;
b)	kolom Indikator Kinerja Utama harus sama dengan kolom Indikator Kinerja pada formulir Renstra; dan
c)	kolom program pada formulir Indikator Kinerja Utama harus sama dengan kolom program pada formulir Renstra.
2)	Formulir Indikator Kinerja Utama dengan formulir Rencana Kerja Tahunan: 
a)	kolom Sasaran Strategis pada formulir Rencana Kinerja Tahunan harus sama dengan kolom Sasaran Strategis pada formulir Indikator Kinerja Utama; dan
b)	kolom Indikator Kinerja pada formulir Rencana Kinerja Tahunan harus sama dengan kolom Indikator Kinerja Utama pada formulir Indikator Kinerja Utama;
3)	Formulir Rencana Kinerja Tahunan dengan formulir Penetapan Kinerja:
a)	kolom Sasaran Strategis pada formulir Penetapan Kinerja harus sama dengan kolom Sasaran Strategis pada formulir Rencana Kinerja Tahunan;
b)	kolom Indikator Kinerja pada formulir Penetapan Kinerja harus sama dengan kolom Indikator Kinerja pada formulir Rencana Kinerja Tahunan; dan
c)	kolom target pada formulir Penetapan Kinerja harus sama dengan kolom target pada formulir Rencana Kinerja Tahunan.

Dokumen Perjanjian Kinerja diketik dengan huruf Arial dan ukuran 12 serta dicetak menggunakan kertas HVS ukuran Folio format Lanscape.
Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal kondisi:
a.	terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
b.	perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran; dan
c.	perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

2.	Sistematika Penyusunan Perjanjian Kinerja
Dalam sistematika penyusunan Perjanjian Kinerja terdapat 2 (dua) dokumen yang terdiri dari :
a.	Pernyataan Perjanjian Kinerja, yang dibuat oleh:
1)	Pernyataan Perjanjian Kinerja unit organisasi Polri dan ditandatangani oleh Kapolri;
2)	Pernyataan Perjanjian Kinerja Satfung/Satker Mabes Polri dan ditandatangani oleh Kasatfung Mabes Polri dan Kapolri;
3)	Pernyataan Perjanjian Kinerja Subsatfung pada Satfung Mabes Polri dan ditandatangani oleh Kasubsatfung dan Kasatfung Mabes Polri yang membawahi Kasubsatfung.;
4)	Pernyataan Perjanjian Kinerja Polda dan ditandatangani oleh Kapolda dan Kapolri;
5)	Pernyataan Perjanjian Kinerja Satfung/Satker pada Polda dan ditandatangani oleh Kasatfung Polda dan Kapolda; dan
6)	Pernyataan Perjanjian Kinerja Polres dan ditandatangani oleh Kapolres dan Kapolda.

Adapun Pernyataan Perjanjian Kinerja tersebut merupakan dokumen yang berisi tentang:
1)	identitas pejabat pembuat pernyataan;
2)	isi pernyataan Penetapan Kinerja antara pihak pertama (bawahan) dan pihak kedua (atasan);
3)	tanggal penandatanganan pernyataan Penetapan Kinerja; dan
4)	tanda tangan pejabat pembuat pernyataan.

b.	Formulir Perjanjian Kinerja, yang terdiri dari:
1)	Formulir Perjanjian Kinerja unit organisasi Polri yang dibuat dan ditandatangani oleh Kapolri;
2)	Formulir Perjanjian Kinerja Satfung/Satker Mabes Polri dibuat dan ditandatangani oleh Kasatfung Mabes Polri dan Kapolri;
3)	Formulir Perjanjian Kinerja SubSatfung pada Satfung Mabes Polri dibuat dan ditandatangani oleh Kasubsatfung dan Kasatfung Mabes Polri yang membawahi Kasubsatfung;
4)	Formulir Perjanjian Kinerja Polda dibuat dan ditandatangani oleh Kapolda dan Kapolri;
5)	Formulir Perjanjian Kinerja Satfung/Satker pada Polda dibuat dan ditandatangani oleh Kasatfung Polda dan Kapolda; dan
6)	Formulir Perjanjian Kinerja Polres dibuat dan ditandatangani oleh Kapolres dan Kapolda.

Formulir Perjanjian Kinerja tersebut merupakan dokumen yang berisi tentang:
1)	Sasaran strategis yang diisi dengan sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Polri atau Renstra Satfung masing-masing dengan jabarannya;
2)	Indikator Kinerja diisi dengan satu atau lebih indikator kinerja yang relevan dengan sasaran strategis Polri yang tercantum dalam Renja Polri, atau Renja Satfung.
Indikator kinerja sebagaimana dimaksud yaitu dapat:
a)	memberikan penjelasan secara kuantitatif dan kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai; dan
b)	menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian kasus.
Indikator kinerja harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:
b)	spesifik, indikator kinerja harus sesuai dengan program dan/atau kegiatan, sehingga mudah dipahami dalam memberikan informasi yang tepat tentang hasil atau capaian kinerja dari kegiatan dan/atau sasaran;
c)	dapat diukur, indikator kinerja harus dapat diukur secara objektif yang bersifat kuantitatif, penjelasan atau kuantitatif untuk menghindari subjektifytas;
d)	dapat dicapai, indikator kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya, dan mempertimbangkan kemampuan organisasi baik segi anggaran maupun sumberdaya manusia yang tersedia untuk mendapatkan data kinerja yang akurat dan tepat waktu;
e)	relevan, indikator kinerja harus dapat sebagai alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin mengenai keberhasilan/kegagalan apa yang akan diukur; dan
f)	ketepatan waktu, indikator kinerja harus dapat mempertimbangkan pelaksanaannya di dalam suatu kerangka waktu yang telah ditetapkan.

3)	Target diisi dengan angka target yang diperjanjikan akan dicapai dari setiap indikator kinerja.
4)	program/kegiatan; dan Program/kegiatan diisi dengan nama program/kegiatan dan kegiatan utama/pokok yang digunakan untuk menunjang pencapaian kinerja.
5)	Anggaran diisi dengan jumlah atau nilai anggaran pada kegiatan yang bersangkutan. 

	
POKOK BAHASAN III 
MEKANISME PENYERAHAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA

1.	Penyerahan Dokumen Perjanjian Kinerja
Penyerahan dokumen Penetapan Kinerja di Lingkungan Polri dilaksanakan sebagai berikut:
a.	Kasatfung di jajaran Polda menyerahkan dokumen Perjanjian Kinerja kepada Kapolda melalui Kepala Biro Perencanaan (Karorena) Polda;
b.	Kasubsatfung di lingkungan Mabes Polri menyerahkan dokumen Perjanjian Kinerja kepada Kasatkernya; 
c.	Kasatfung di lingkungan Mabes Polri menyerahkan dokumen Perjanjian Kinerja kepada Kapolri melalui Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Asrena) Kapolri;
d.	Karorena Polda menyerahkan dokumen Perjanjian Kinerja Polda kepada Kapolri melalui Asrena Kapolri;
e.	Asrena Kapolri menyerahkan dokumen Perjanjian Kinerja Satfung Mabes Polri dan Polda yang telah dikompulir kepada kapolri untuk mendapatkan pengesahan; dan
f.	Asrena Kapolri menyerahkan dokumen Perjanjian Kinerja unit organisasi Polri kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Meneg PAN dan RB).

2.	Jadwal Penyerahan Dokumen Perjanjian Kinerja
Jadwal penyerahan Perjanjian Kinerja dilakukan secara berjenjang dari tingkat Polres sampai tingkat Mabes Polri sebagai berikut:
a.	Dokumen Perjanjian Kinerja Satfung/Satker di lingkungan Polda diserahkan kepada Kapolda melalui Karorena paling lambat tanggal 10 Januari pada tahun anggaran berjalan;
b.	Dokumen Perjanjian Kinerja Polda diserahkan kepada Kapolri melalui Asrena Kapolri paling lambat tanggal 15 Januari pada tahun anggaran berjalan;
c.	Dokumen Perjanjian Kinerja Satfung/Satker Mabes Polri:
1)	Diserahkan oleh Kasubsatfung/Kasubsatker di lingkungan Mabes Polri paling lambat tanggal 10 Januari pada tahun anggaran berjalan;
2)	Kasatfung di lingkungan Mabes Polri menyerahkan dokumen Perjanjian Kinerja kepada Kapolri melalui Asrena Kapolri paling lambat tanggal 15 Januari pada tahun anggaran berjalan;
d.	Asrena Kapolri menyerahkan dokumen Perjanjian kinerja Satfung Mabes Polri dan Polda kepada Kapolri untuk mendapatkan pengesahan paling lambat tanggal 17 Januari pada tahun anggaran berjalan; dan
e.	Dokumen Perjanjian Kinerja Polri disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Negara PAN dan RB, paling lambat tanggal 31 Januari setelah diterima DIPA paling lambat satu bulan.

	Rangkuman	

	Latihan	
	1.	Apa yang dimaksud dengan Perjanjian Kinerja di lingkungan Polri?
2.	Jelaskan prinsip dan manfaat Perjanjian Kinerja di lingkungan Polri!
3.	Jelaskan dokumen Perjanjian Kinerja di lingkungan Polri!
4.	Jelaskan mekanisme penyerahan dokumen Perjanjian Kinerja di lingkungan Polri!
5.	Jelaskan Jadwal penyerahan dokumen Perjanjian Kinerja di lingkungan Polri!